Breaking News

Gubernur Kalimantan Barat dan Sejarah Singkatnya

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM. PROPINSI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR, secara yuridis Kalimantan Barat telah menjadi Propinsi yang otonom, Namun sebelumnya wilayah Kalimantan Barat Masuk dalam wilayah Gubernur Kalimantan. Pada 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk Pemerintahan Daerah. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo/Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil (Nusa Tenggara) dan Sumatera. Dalam hubungan ini pada tanggal 2 September 1945 di Jakarta telah dilakukan pelantikan Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur Borneo/Kalimantan pertama dengan kantor yang masih berpusat di Yogyakarta. Sampai dengan tahun 1950 jabatannya digantikan gubernur Kalimantan ke-2 yaitu dr. Moerdjani yang menjabat dari tahun 1950 – 1953 yang berkedudukan sudah di Banjarmasin. Gubernur Kalimantan ke-3  dijabat Mas Subarjo sampai tahun 1955 dan Gubernur Kalimantan terakhir sebelum Kalimantan dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan Undang-undang adalah Raden Tumenggung Arya Milono hingga tahun 1957.

1. Adji Pangeran Afloes
Pada tahun 1956, Pemerintah Pusat bersama DPR mencabut UU Darurat No 2 Tahun 1953, dengan mengesahkan UU No 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 56 ). Berdasarkan UU No 25 tahun  1956 tersebut, Kalimantan Barat secara Yuridis telah menjadi Provinsi yang otonom. Undang – Undang tersebut berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1957 berdasarkan Putusan Menteri Dalam Negeri No.Des.52/10/50 tanggal 12 Desember 1956. Serah terima jabatan dari Gubernur Kalimantan Raden Tumenggung Arya Milono kepada tiga orang Residen/Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat , Kalimantan Selatan  dan Kalimantan Timur  di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 1957. Pejabat Gubernur Kalimantan Barat pada masa itu adalah Adji Pangeran Afloes.

Namun, berdasarkan pertimbangan kelengkapan Kepemerintahan di Kalimantan Barat baru terbentuk  tanggal 28 Januari 1957  secara lengkap, maka HUT Provinsi Kalimantan Barat adalah tanggal 28 Januari 1957.


2. Djenal Asikin Joedadibrata
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1956 tanggal 16 Juli 1956 dan diundangkan pada tanggal 17 Juli 1956, disusunlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. maka DPRD Peralihan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat dalam sidangnya tanggal 28 Januari 1957 menerbitkan Surat Keputusan No. 5/1957/ DPRD tentang Pembentukan Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat
Hal penting lainnya yang terjadi pada masa DPRD Peralihan ialah pada tanggal 24 April 1958 terjadi serah terima jabatan pejabat Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Barat dari pejabat lama Adji Pangeran Afloes kepada penggantinya yaitu Pejabat Gubernur/Pejabat Kepala Daerah Djenal Asikin Joedadibrata. Serah terima ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 260/M tahun 1958.

DPRD Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat ini dibubarkan setelah adanya DPRD baru hasil pemilihan umum daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota DPRD. Pemilihan Umum Daerah tersebut akhirnya dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1958, sehingga dapat disebutkan DPRD Peralihan hanya menjabat setidaknya selama 16 bulan saja.


3. J. C. Oevaang Oeray
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat hasil Pemilu Daerah tahun 1958 dalam sidangnya tanggal 14 November 1959 menetapkan 2 ( dua ) orang calon Gubernur kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, masing-masing J.C Oevang Oeray serta R.P.N Loemban Tobing.
Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan No. 465/M Tahun 1959 pada tanggal 24 Desember 1959 yang menetapkan bahwa jabatan Gubernur Kepala Wilayah dan Kepala Daerah berada dalam satu tangan tidak terpisah seperti sebelumnya dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah. Dengan Keputusan itu pula Presiden menetapkan J. C. Oevaang Oeray sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sejak 1 Januari 1960.
Pelantikan dilakukan tanggal 30 Januari 1960 oleh Mendagri diwakili oleh Roehadi Winardja. Pada saat yang sama pula diselenggarakan upacara serah terima jabatan Gubernur dari Gubernur lama R.Djenal Asikin Joedadibrata kepada Gubernur yang baru JC Oevang Oeray. Dengan demikian JC Oevang Oeray menjadi Gubernur Kepala Daerah yang pertama untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat J.C. Oevang Oeray menyerah terimakan jabatannya kepada Kol. CHK Soemadi BcHk Selaku Pejabat Gubernur pada tanggal 18 Juli 1966.


4. Kol. CHK Soemadi BcHk
Guna mencari Gubernur baru secara definitif, maka DPRD GR Kalimantan Barat dalam sidangnya pada tanggal 18 Juli 1966 menetapkan dua orang calon Gubernur masing-masing Kol. CHK Soemadi BcHk serta F.C. Palaunsoeka. Akhirnya Presiden RI mengangkat Kol. CHK Soemadi BcHk sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat melalui SK Presiden No. 88 tanggal 1 Juli 1967.
Pelantikan Gubernur dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1967 dalam Sidang Istimewa DPRD GR Provinsi Kalimantan Barat dan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri Mayjen TNI Soenandar Prijosudarmo. Masa jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Kolonel CKH Soemardi BcHk berakhir pada tahun 1972.


5. Kolonel Inf. Kadarusno
DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat memilih Kolonel Inf. Kadarusno, yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Korem 121/ABW Sintang, sebagai calon tunggal yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri  Amir Mahmud.  Melalui SK Mendagri No. 148/M tanggal 26 September 1972 Kolonel Kadarusno ditetapkan sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat dan dilantik pada tanggal 27 September 1972 oleh Mendagri Amir Mahmud, dalam Sidang Istimewa DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Dalam periode kepemimpinan Gubernur Kadarusno terjadi peristiwa penting, dimana UU No. 18 tahun 1965 diganti oleh UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU No. 5 tahun 1974 itu menetapkan bahwa yang disebut sebagai Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap fungsi eksekutif, sedangkan DPRD di bidang legislatif.
Provinsi Kalimantan Barat secara resmi mulai melaksanakan UU tersebut pada tanggal 26 November 1974 melalui sebuah upacara yang dipimpin oleh Gubernur Kadarusno.


6. Brigjen TNI Soejiman
Presiden RI melalui Kepres No. 98/M tanggal 30 Agustus 1977 memberhentikan Brigjen TNI Kadarusno dari jabatannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Dalam keputusan yang sama, Presiden mengangkat Brigjen TNI Soejiman sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalbar.
Guna mengangkat Gubernur Kepala Daerah yang definitif, maka diajukan 3 ( tiga)  orang calon yang terdiri dari Brigjen TNI Soejiman, Drs. Jimmi Mohamad Ibrahim dan Drs. Noerdin. Akhirnya Brigjen TNI Soejiman terpilih sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Melalui Keppres No. 158/M tanggal 6 Desember 1977.
Brigjen TNI Soejiman diberhentikan sebagai Pejabat Gubernur, dan dalam waktu yang bersamaan diangkat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Pelantikan Brigjen TNI Soejiman dilakukan Mendagri atas nama Presiden RI tanggal 4 Januari 1978.


7. Brigjen TNI Pardjoko Surjokusumo
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Kalbar pada tanggal 3 November 1987 melaksanakan pemilihan calon-calon Gubernur untuk masa bhakti 1988-1993. Dari calon-calon itu Brigjen TNI Pardjoko Surjokusumo terpilih sebagai Gubernur Daerah tingkat I Kalimantan Barat. Berdasarkan Keppres No. 311/M tahun 1987 tanggal 22 Desember 1987.
Pelantikan dilakukan Mendagri atas nama Presiden RI tanggal 8 Januari 1988.

Masyarakat Kalimantan Barat mendapat sekaligus dua hal baru tanggal 8 Januari 1988. Pertama, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang baru Brigjen TNI Pardjoko Surjokusumo. Kedua, mendapat gedung kantor gubernuran baru yang terletak di jalan A.Yani, Pontianak, yang dipakai hingga saat ini. Gedung tersebut sudah digunakan sejak 5 Desember 1987. Peresmian penggunaannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada hari yang sama.
Gubernur Brigjen TNI H. Pardjoko Surjokusumo mengakhiri masa jabatanya 12 Januari 1993.


8. Mayjen H. Aspar Aswin
Mayjen H. Aspar Aswin diangkat sebagai pengganti berdasarkan Keppres No. 13/M/1993 tanggal 12 Januari 1993. Menteri Dalam negeri atas nama Presiden RI melantik Gubernur baru 12 Januari 1993.


Menjelang berakhirnya masa tugas Gubernur H. Aspar Aswin yang menjabat dua periode (1993-2003), maka pada tanggal 12 Desember 2002, DPRD Provinsi Kalimantan Barat ,melaksanakan Pemilihan Gubernur Kalbar untuk periode 2003-2008, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Silvanus Sungkalang, SH karena Ketuanya H. Gusti Syamsumin maju menjadi calon Gubernur.


9. H. Usman Ja’far
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 2M  tanggal  9 Januari 2003, H. Usman Ja’far ditetapkan dan diangkat sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan  Drs. LH. Kadir ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Gubernur,  untuk masa jabatan 2003-2008. Pelantikan dilaksanakan dalam Sidang Pleno DPRD Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Januari 2003, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri  Hari Sabarno atas nama Presiden RI.


10. Drs. Cornelis, MH

Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM terpilih menjadi Gubernur Kalbar periode 2008-2013 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat pada tanggal 15 November 2007. Keduanya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 1/P/2008 tertanggal 4 Januari 2008. Pelantikan Drs. Cornelis MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM selaku Gubernur dan Wakil Gubernur  terpilih periode 2008-2013 berlangsung dalam Rapat Istimewa DPRD Kalbar yang dipimpin  Ketua DPRD , Zulfadhli pada hari Senin 14 Januari 2008.

Pasangan Drs Cornelis,MH dan Drs.Christiandy Sanjaya,SE MM  kembali terpilih untuk periode ke II  tahun 2013-2018. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi melantik pasangan Drs.Cornelis,MH dan Christiandy Sanjaya,SE,MM untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018. Pelantikan  berlangsung di Gedung DPRD Jalan A,Yani Pontianak, Senin, 14 Januari 2013.


11. Drs. Dodi Riyadmadji, MM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo resmi melantik Drs. Dodi Riyadmadji, MM (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri / BPP Kemendagri) sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Kalbar. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Senin (15/1).
Pelantikan ini untuk menggantikan Gubernur, Drs. Cornelis. MH, bersama Wakil Gubernur, Drs. Christiandy Sanjaya, SE. MM yang masa tugasnya telah berakhir pada 14 Januari 2018, hingga dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang baru, periode 2018-2023 mendatang.
Pelantikan itu merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/P/2018 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan penjabat Gubernur Kalbar.

Adapun saat ditulisnya tulisan ini sedang dilaksanakannya Pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Barat dengan menempatkan 3 Pasangan Calon yang nantinya yang terpilih akan menjadi Gubernur Kalimantan Barat yang definitif.

Tak banyak referensi yang memuat tentang sejarah dan proses terpilihnya gubernur Kalimantan Barat secara utuh, untuk itu penulis mencoba mengumpulkan dari beberapa sumber agar nantinya sejarah terpilihnya gubernur Kalimantan Barat ini menjadi catatan yang bermanfaat. Adapun sumber tulisan yang disadur antara lain :

http://pontianak.tribunnews.com/2017/01/26/sejarah-singkat-pemerintah-provinsi-kalimantan-barat?page=all 

http://pontianak.tribunnews.com/2017/09/06/inilah-tokoh-yang-pernah-memimpin-kalbar-nomor-3-dijadikan-nama-kolam-renang?page=all 

http://www.pontianakpost.co.id/terjadi-peristiwa-penting-di-kepemimpinan-kadarusno 

http://diskominfo.kalbarprov.go.id/index.php/menteri-dalam-negri-lantik-penjabat-pj-gubernur-kalbar-drs-dodi-riyadmadji-mm/

ftp://124.109.22.75/Profil%20Kalimantan%20Barat/Profil%20KalBar%202016.pdf 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298445-T30254%20-%20Partai%20politik.pdf 

https://kalbar.kpu.go.id/berita/pengumuman-nourut-paslon-peserta-pilgub-kalbar-2018

Tidak ada komentar